Skip to main content
Pengakuan Atas Tanah tak Memiliki Dasar Hukum Pengakuan Atas Tanah tak Memiliki Dasar Hukum

Tanah Ini Milik IAIN, Pengakuan tak Memiliki Dasar Hukum

Bengkulu, tobokito.com – Tanah ini milik IAIN Bengkulu berdasarkan SHP Nomor 00008 dan 00009 Tahun 1999 seluas 735.840 M2, sebagaimana tertulis di Papan Merek yang dipasang di halaman rumah Waman, 35 tahun, di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Bengkulu, merupakan Pengakuan yang tak memiliki dasar hukum.

“Pada Pebruari 2019, Waman membeli tanah dari saya seluas 5.000 meter persegi, yaitu sebahagian dari total seluruh tanah saya seluas 4 hektar. Sebelumnya saya tidak pernah menjual tanah Satu meterpun ke IAIN (Bengkulu). Jadi apa dasarnya IAIN kemudian Menyatakan bahwa tanah yang sudah dibeli oleh Waman termasuk tanah saya yang lain adalah Tanah milik mereka,” kata pemilik asal tanah, Umar Setiawan, dalam suatu kesempatan kepada tobokito.con.

Menjawab pertanyaan tentang apakah mungkin tanah miliknya itu sudah ‘Dibebaskan’ baik oleh Pemerintah Kota Bengkulu maupun Pemerintah Provinsi Bengkulu, karena dokumen yang dijadikan sebagai ‘Senjata’ oleh IAIN Bengkulu untuk mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya adalah Sertipikat Hak Pakai (SHP) sebagaimana tertulis di Papan Merek dan bukan Sertipikat Hak Milik (SHM), dengan tegas Umar Setiawan mengatakan, Tidak Pernah.

“Pada sekitar tahun 2.000, Pemerintah Kota Bengkulu memang pernah akan membebaskan tanah Warga termasuk tanah saya seluas sekitar 30 hektar, yang katanya untuk digunakan membangun Pesantren Modern dan bukan untuk IAIN. Tetapi karena harga yang ditawarkan tidak sesuai, maka Pembebasan batal.  Ketika itu yang mewakili Pemkot adalah Pak Basyirin Ali selaku Sekda, dan yang mewakili Warga adalah Pak Made selaku Pengacara,” jelas Umar.

Saat disinggung terkait dokumen kepemilikan atas tanah, menurut Umar Setiawan adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. “ Waktu itu Wilayah kami masih masuk Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara,” tambahnya.

Terpisah, Pengacara Made Sukiade SH, saat dihubungi di Kediamannya membenarkan bahwa pada sekitar tahun 2.000 dia pernah mewakili Masyarakat terkait rencana pembebasan tanah oleh Pemkot Bengkulu. Sama seperti Umar Setiawan, Made juga menjelaskan,  bahwa karena terjadi ketidak sepahaman antar sesama masyarakat tentang Besaran harga ganti rugi maka Pembebasan batal. “ Setelah itu saya tidak tahu lagi apakah ada kelanjutannya atau tidak,” papar Made.

Salah seorang keluarga dekat Waman, Erlan Oktriandi ST SH MH, yang juga adalah Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Bengkulu, membenarkan jika pihak IAIN Bengkulu memasang Papan Merek di halaman Rumah Mawan.

“Bunyi Papan Merek tersebut pada intinya menyebutkan bahwa tanah Waman adalah milik IAIN Bengkulu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya adalah pengakuan IAIN sebagai pemilik atas tanah justru berdasarkan SHP (Sertipikat Hak Pakai), dan bukan Sertipikat Hak Milik (SHM),” ujar Erlan.

Dia berpendapat, bahwa siapapun ‘Pemegang’ Sertipikat Hak Pakai atas tanah secara hukum sama sekali tidak memiliki Hak untuk menyatakan sebagai ‘Pemilik’ atas tanah, karena Haknya atas tanah itu hanya sebatas sebagai “Pemakai’. Sementara yang secara hukum memiliki Hak untuk menyatakan sebagai ‘Pemilik’ Hak atas tanah. adalah mereka setiap orang ‘Pemegang’ Sertipikat Hak Milik.    

“Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), definisi atas Hak Pakai adalah Hak untuk Menggunakan dan/atau Memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik Orang lain. Untuk tanah Negara, yang memberikan Wewenang dan Kewajibannya yang ditentukan dalam Keputusan Pemberiannya adalah Pejabat yang berwenag. Sedangkan untuk tanah ‘Perseorangan’ adalah ‘Pemilik’ tanah,” jelas Erlan.

Sementara itu di pemberitaan tobokito.com sebelumnya, seorang pakar Bahasa Indonesia yang meminta tak ditulis namanya dengan alasan tidak mau ‘Dilibatkan’ dalam perkara Sengketa tanah antara IAIN dengan masyarakat, ketika diminta bantuan ‘Menterjemahkan’ makna ‘Cq’ sebagaimana tertulis di Papan Merek berupa pengakuan atas tanah oleh IAIN Bengkulu,  menjelaskan, bahwa ‘Cq’ adalah merupakan singakatan dari ‘Casu Quo’, frasa Bahasa Latin yang jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi beberapa ‘Arti’ diantaranya dalam hal ini’  dan ‘lebih spesifik lagi’.

Dengan demikian, menurut dia, Tulisan ‘Tanah Ini Milik Pemerintah Republik Indonesia ‘Cq’ Institut Agama Islam Negeri’, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia bermakna ‘Tanah Ini Milik Pemerintah Republik Indonesia ‘dalam hal ini’ (milik) Institut Agama Islam Negeri. Atau bisa juga, ‘Tanah Ini Milik Pemerintah Republik Indonesia ‘lebih spesifik lagi’ (milik) Institut Agama Islam Negeri.

Sumnber menambahkan, ‘Cq’ pada dasarnya hanya bisa digunakan pada suatu hubungan yang bersifat ‘Hierarkis’. Sebagai contoh; Kepada Gubernur Bengkulu, ‘Cq’ Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Atau Kepada Menteri Dalam Negeri, ‘Cq’ Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

“Sedangkan IAIN (Bengkulu), adalah lembaga Pendidikan yang sama sekali tidak memiliki hubungan yang bersifat ‘Hierarkis’ dengan Pemerintah Republik Indonesia, sehingga tidak memiliki Hak untuk menyatakan Pemerintah Republik Indonesia ‘Cq’ Institut Agama Islam Negeri. Misalnya kita berkirim surat Kepada Pemerintah Republik Indonesia, ‘Cq’ Institut Agama Islam Negeri. Tidak mungkin, kan. Itu pemahaman saya,” papar sumber. (red/tim)

Facebook comments

Adsense Page