Skip to main content
Plt Gubernur Rohidin Mersyah memimpin rapat bersama Plt Gubernur Rohidin Mersyah memimpin rapat bersama

Polemik Tabat, Kedua Kabupaten Sepakat Titik Koordinat Ditinjau Ulang

BENGKULU - Polemik Tapal Batas (Tabat) antara Kabupaten Bengkulu Utara-Kabupaten Lebong menemui titik terang. Kedua Kabupten sepakat titik koordinat wilayah ditinjau ulang oleh Tim Penegasan Batas Wilayah.

Kesepakatan didapat pada rapat bersama Plt Gubernur, Rohidin Mersyah di Kantor Gubernur Bengkulu yang dihadiri Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI Eko Subowo, Selasa (27/3/2018).

Plt Gubernur mengatakan setelah disepakatinya peninjauan ulang oleh kedua kabupaten, polemik tabat segera tuntas.

Disamping itu, Rohidin mengatakan kedua kabupaten diminta untuk terlibat langsung saat peninjauan titik koordinat berlangsung. Agar batas wilayah didapati secara pasti.

“Dari pertemuan ini Pemkab Lebong meminta jangan sampai ada kecamatan yang berkurang wilayahnya atau ada aset yang masuk ke Bengkulu Utara. Itu yang harus kita fix-kan di lapangan, karena versi Bupati BU itu tidak ada,” kata Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Rapat bersama Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini dipimpin langsung Plt Gubernur Rohidin Mersyah yang dihadiri Forkopimda Provinsi Bengkulu, Bupati Lebong, Bupati Bengkulu Utara dan Forkopimda Kabupaten. Adapun agenda rapat tentang Rencana Revisi Batas Wilayah Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara.

Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI Eko Subowo mengungkapkan, secara prinsip Kemendagri menerima apa yang disepakati kedua belah pihak. Sehingga keputusan yang diambil dan kemudian bisa menjadi ketetapan yang permanen dan selanjutnya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan lain dikemudian hari.

“Kami mengharapkan supaya keputusan dibuat pemerintah itu permanen, aplikatif dan impelementasinya di lapangan bagus. Konsep kita tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Eko Subowo.

Sementara Bupati Lebong Rosjonsyah mengatakan, Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 memutuskan wilayah Kecamatan Padang Bano diserahkan ke Pemkab Bengkulu Utara. Namun terhadap berkurangnya beberapa desa di 8 Kecamatan akibat Permendagri ini, Rosjonsyah meminta dilakukan revisi.

“Yang dipermasalahkan Padang Bano tapi wilayah dan aset kita justru berkurang, itu yang kta minta dilakukan revisi. Artinya luas wilayah Lebong yang semula dari Rejang Lebong itu intiya jangan juga hilang, kasihan kan masyarakat,” terang Rosjonsyah.

Data Pemkab Lebong menyebutkan, beberapa Desa di 8 Kecamatan yang berkurang tersebut yaitu diantaranya terdapat di Kecamatan Lebong Selatan, Lebong Tengah, Lebong Sakti, Taba Atas dan Pinang Belapis.(red1)

Facebook comments

Related News

Adsense Page