Skip to main content
M Yamin SH MH M Yamin SH MH

Pelanggaran Administrasi Pemilu, Putusan Bawaslu Final

Bengkulu – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu Peserta Pemilu.

Demikian ditegaskan M. Yamin SH MH, seorang Pengacara muda yang cukup dikenal di Provinsi Bengkulu, saat diminta pendapat tentang Rekomendasi Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu terpilih, Nuzuludin, SE, dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu.

“Kalau Undang-Undang (Pemilu) sebelumnya, selain Rekomendasi Bawaslu sifatnya bisa dilaksanakan atau tidak, juga bisa dikaji kembali oleh KPU. Tetapi Undang-Undang (Pemilu) sekarang, hasil pemeriksaan Bawaslu sifatnya merupakan Putusan yang harus ditaati oleh KPU tanpa menimbang-nimbang lagi. Lembaga paling bawah yang memiliki kewenangan tersebut adalah Bawaslu Kabupaten/Kota,”  ujar M.Yamin yang akrab disapa Omeng, kepada Wartawan, di Bengkulu, Kamis (25/7/19).

Dia juga mengatakan, bahwa konsekuensi adanya aturan itu maka pelanggaran administrasi (Pemilu) diselesaikan dalam mekanisme Persidangan. Oleh karenanya, menurut Yamin, Bawaslu mesti menyiapkan Aturan mengenai mekanisme Pemanggilan para Pihak, mekanisme Acara Pemeriksaan serta Format Putusan.   

“Jadi dalam hal ini Bawaslu bertindak sebagai pengumpul Keterangan sekaligus Hakim yang menentukan Pelanggaran Administrasi (Pemilu). Ini merupakan hal baru dan semoga Bawaslu bisa menyusun Peraturan turunannya sebagai Kosekuensi dari Undang-Undang (Nomor 7 taun 2017 tentang Pemilu).  Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan memiliki Kecakapan dalam melakukan Peridangan, karena kasus pelanggaran diselesaikan di Wilayah bersangkutan, dan tidak ada mekanisme Banding ke tingkatan Bawaslu yang lebih tinggi,”papar Yamin.

Ia menambakan, Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah menegaskan, (bahwa) KPU Wajib menindak lanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawalu Kabupaten/Kota, paling lama Tiga Hari Kerja sejak tanggal Putusan dibacakan.

“Jadi tidak ada lagi yang namanya KPU Mengkaji atau Menimbang-nimbang, sebab  Undang Undang adalah hukum Positif yang setiap Amar Putusan yang berdasarkan Undang Undang wajib dilaksanakan, termasuk Rekomendasi Bawaslu yang juga merupakan Putusan berdasarkan Undang Undang,”. Tegas M. Yamin. (red/aan)

Facebook comments

Adsense Page