Skip to main content
Chairuddin Mdk Chairuddin Mdk

Menguak Tabir ‘Perseteruan’ KPU vs Bawaslu Kota Bengkulu (Bagian Ketiga)

Begitu juga dengan Pendapat yang menyimpulkan; sebagaimana isi Surat KPU Kota Bengkulu, bahwa karena Tidak Mendapatkan Keuangan Anggaran ‘Rutin’ baik dari APBN maupun APBD,  maka BMA Provinsi Bengkulu tidak dapat Dinyatakan sebagai Badan lain yang pendanaannya bersumber dari Keuangan Negara. Pendapat tersebut bisa dikatagorikan ‘Ngawur’ karena Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara bisa saja Diberikan Secara ‘Rutin’, tetapi Sangat Bisa juga Diberikan Tidak Secara ‘Rutin’ melainkan diberikan berdasarkan Kebutuhan (Proposal).

Kesimpulannya, bahwa Badan lain yang Angarannya bersumber dari Keuangan Negara baik itu ‘Rutin’ maupun ‘Tidak Rutin’ dan berapapun Besarannya, termasuk bukan atas dasar RKA KL atau DIPA tetapi atas dasar Belanja Hibah atau Belanja Bantuan Sosial, tetaplah  merupakan Badan lain yang Anggarannya  bersumber dari Keuangan Negara. Oleh karenanya menjadi ‘Lucu’, jika untuk menyatakan bawa BMA Provinsi Bengkulu bukan Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, KPU Kota Bengkulu hanya ‘Berlindung’ dibalik kata RKA KL atau DIPA dan kata ‘Rutin’.

Argumen KPU Kota Bengkulu dalam ‘Membela’ kepentingan Caleg terpilih, Nuzuludin, yang betul-betul tidak ‘Kontekstual’ dan sulit diterima oleh ‘Akal’ sehat adalah, sebagaimana tertulis pada bagian akhir Surat KPU Kota Bengkulu Nomor: 400/HK.06.5-SD/1771/KPU-Kot/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019. Agar tidak ada Bantahan hanya dengan alasan Salah Kutif atau Salah Penafisran, Argumen KPU Kota Bengkulu tersebut Selengkapnya adalah:

Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 748/PL.01.4-SD/06/KPU/ VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal kewajiban Mengundurkan diri, menyatakan; bahwa 1),.Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaa Milik Daerah, atau Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali.

Kemudian pada angka 2) yang merupakan Kesimpulan dalam Menjabarkan Makna Surat Ketua KPU RI,  KPU Kota Bengkulu dengan tegas berpendapat: (bahwa).Berdasarkan ketentuan pada angka 1 (surat Ketua KPU RI), Bakal Calon yang berstatus selain yang Disebut Secara Tegas pada Angka 1 (surat Ketua KPU RI), Tidak Wajib Mengundurkan Diri dari Pekerjaannya. Bahwa sebagaimana dimaksud Surat Ketua KPU di atas, Sdr. Nuzuludin yang menjabat sebagai Sekretaris BMA Provinsi Bengkulu tidak wajib mengundurkan diri, karena calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada surat sebagaimana tersebut di atas tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Dan pada kesimpulan ‘Pamungkas’, KPU Kota Bengkulu berpendapat: Bahwa berdasarkan langkah-langkah dan kajian hukum di atas dinyatakan terlapor a.n Nuzuludin SE Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Surat Bawaslu Kota Bengkulu Nomor: 135/K.BE-10/PM.05.02/VI/2019.

Jika dimaknakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, Kesimpulan KPU Kota Bengkulu sebagaimana disampaikan pada angka 2), pengertiannya adalah: Karena Nama Nuzuludin dan Jabatannya sebagai Sekretaris BMA Provinsi Bengkulu Tidak Secara Tegas disebut di Ssurat KPU RI, maka Caleg terpilih dari Partai Gerindra itu Tidak Wajib Mengundurkan Diri dari Pekerjaannya (sebagai Sekretaris BMA Provinsi Bengkulu).

Sedangkan pada kesimpulan ‘Pamungkas’ yang juga disebutnya sebagai langkah-langkah dan kajian hukum, jika dimaknakan dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengertiannya adalah: Atas dasar Keterangan dari a. Ketua BMA Provinsi Benkulu, Efendi. b. Sekretaris BMA Provinsi Bengkulu, Nuzuludin, c. Kasubbid Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu, Yuwen Surandha, dan. d, Karena Nama dan Jabatan Nuzuludin sebagai Sekretaris BMA Provinsi Bengkulu Tidak Secara Tegas Disebut dalam Surat Ketua KPU RI, maka KPU Kota Bengkulu secara hukum berpendapat, bahwa Nuzuludin Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Menyimak ‘Manuver’ KPU Kota Bengkulu dalam upaya ‘Membela’ Nuzuludin agar bisa ‘Selamat’ dari dugaan Melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana temuan Bawaslu Kota Bengkulu, dengan hanya Menyebutkan; (bahwa) karena Nama Nuzuludin dan Jabatannya sebagai Sekretaris BMA Provinsi Bengkulu Tidak Secara Tegas disebut di Surat Ketua KPU RI Nomor: 748/ PL.01.4-SD/06/KPU/ VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 Perihal kewajiban Mengundurkan diri, dapat dinilai merupakan ‘Pembelaan’ yang dikataorikan ‘Asbun’ alias ‘Asal Bunyi’

Sebab apa yang disampaikan di Surat Ketua KPU RI dengan perihal Kewajiban Mengundurkan Diri tersebut, adalah merupakan penjabaran ketentuan Pasal 240 Ayat (1) hurup k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang diberlakukan bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilu.

 Jadi adalah menjadi sesuatu yang tidak masuk ‘Akal Sehat’, jika Nama Nuzuludin dan Jabatannya sebagai Sekretaris BMA Provinsi Bengkulu akan masuk ke dalam Pasal atau Ayat atau Hurup di dalam Undang-Undang. (Bersambung).

 

Penulis adalah Pemimpiu Redaksi Idealis

Facebook comments

Adsense Page