Skip to main content
Cairuddin,MDK Cairuddin,MDK

Menguak Tabir ‘Perseteruan’ KPU vs Bawaslu Kota Bengkulu

Berawal dari temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu, terkait adanya dugaan ‘Pelanggaran’ administrasi Pemilu oleh seorang Caleg terpilih, Nuzuludin, SE, yang ‘Bertarung’ di Dapil Bengkulu 3, meliputi Kecamatan Gading Cempaka dan Singgaran Pati, Kota Bengkulu.

Dugaan Pelanggaran tersebut, selanjutnya dituangkan pada Formulir Model B.15  ber-KOP SURAT Bawaslu Kota Bengkulu tertanggal 24 Juni 2019, dengan judul ‘Pemberi Tahuan Tentang Status Temuan’.Di Formulir Model B.15 yang ditujukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu itu, disebutkan, bawa penemu (temuan) adalah Rayendra Firasad, SHI, Mico Yudistira, SH, dan Shanti Yudharini, SE. Sedangkan terlapor yang diduga melanggar Pasal 240 Ayat (1) hurup k dan hurup m (Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu), jo Pasal 7 Ayat (1) urup o PKPU (Peraturan Komisi Pemilian Umum) Nomor 20 tahun 2018.

Sebagaimana diketaui, di Pasal 240 Ayat (!)  hurup k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu diebutkan; mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparahrr Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyrawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang Dinyatakan dengan Surat Pengunduran Diri yang Tidak Dapat Ditarik kembali;

Sementara hurup m menegaskan; bersedia untuk tidak Merangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya,  Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara. Sedangkan Pasal 7 Ayat (1)  hurup o PKPU Nomor 20 taun 2018 tentang  Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, menyebutkan;; .menjadi anggota Partai Politik;

Memang, di Formulir Model B.15 yang ditandatangani ole Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rayendra Firasad, SHI, tidak diebutkan secara rinci tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu ole Caleg anggota DPRD Kota Bengkulu, Nuzuludin. Namun menurut sumber resmi yang diyakini Kredibilitasnya dapat dipecaya, Caleg terpilih Nuzuludin Tidak Mengundurkan Diri dari Jabatannya sebagai Sekretaris Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu, Organisasi Kemasyarakat selain dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur Bengkulu, juga segala Biayanya Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu (Keuangan Daerah/Negara).

 Adalah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 0.480. B. 1 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2019, tentang Penetapan Pengurus Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2018 – 2023, yang ditandatangi oleh Gubernur Bengkulu, H. Roidin Mersyah.

Pada Diktum Ketiga Keputusan Gubernur, disebutkan, Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Pengurus Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2018 – 2023 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Bengkulu. Kemudian pada Diktum Keempat, dengan tegas disebutkan, Segala Biaya yang Timbul akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu serta Sumber Dana lain yang Sah sesuai dengan Perundang- Undangan.    

Sesuai dengan Catatan yang ada di Formulir Model B.15 Bawaslu Kota Bengkulu, (bahwa) alasan Ditindaklanjutinya (temuan atasnama Nuzuludin) karena Temuan Merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, pada 3 Juli 2019 KPU Kota Bengkulu sudah sudah menyampaikan surat ‘Pembelaan’ ke Bawaslu Kota Bengkulu. Mengapa balasan surat dari KPU Kota Bengkulu harus dimaknakan sebagai ‘Pembelaan’, karena jika Pelangaran Administrasi Pemilu oleh Caleg atasnama Nuzuludin benar adanya, tentu saja pelanggaran tersebut adalah merupakan ‘Kesalahan’ yang menjadi tanggungjawab KPU Kota Bengkulu sebagai Penyelenggara Pemilu.

Hanya saja, makna dari isi surat ‘Pembelaan’ KPU Kota Bengkulu yang ditandatangani oleh Zaini sebagai Ketua, selain terkesan banyak tidak ‘Kontekstual’  juga dominan menyampaikan argument-argumen atas dasar pemahaman pribadi.

Adalah terkait Badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara. KPU Kota Bengkulu ‘Menyodorkan’ angka (7) dan (8) Undan-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang sama sekali tidak ada Korelasinya. Seperti diketahui, bunyi angka (7) Undang-Undang itu; bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN, adalah Rencana Keuangan Tahhunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan angka (8), bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adala Rencana Keuangan Tahunan Pemeritahan Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Bersambung)

 

Penulis dalah Pempin Redaksi Surat Kabar Idealis

Facebook comments

Related News

Adsense Page