Skip to main content
Chairuddin MDK Chairuddin MDK

Membedah Penerapan Tersangka Tipikor OTT Kades VS LSM

Catatan Tercecer Chairuddin, MDK

Pada Selasa, 30 Juli 2019, tim Intelijen dan tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua Oknum pengurus LSM dan empat Kepala Desa (Kades) di Rumah Makan ‘Setia Utama’ pasar Kepahiang.

“Dari hasil pemeriksaan kita Amankan empat Orang Kades dan dua Orang LSM. Empat Kades korban Intimidasi untuk menyerahkan sejumlah uang Dana Desa (DD) dilepas. Sedangkan dua orang lagi kita tetapkan sebagai tersangka,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepahiang, H Lalu Syaifuddin MH, sebagaimana dikutif Tuntasonline.com, edisi Penayangan 31 Juli 2019.

Lalu juga mengatakan, bahwa Pasal yang Dikenakan pada Pelaku Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan Barang Bukti yang ditemukan di TKP  berupa uang sebesar Rp. 30 juta, handphone, berkas Gugatan kepada beberapa Kades Kepahiang dan Mobil Hulux Plat Merah. Masih menurut Lalu, melalui Kasi Pidsus Kejari Kepahiang, Rusydi Sastrawan MH, sebagaimana dikutif Rakyat Bengkulu.com, pihaknya sudah menuntaskan pemeriksaan enam orang Saksi.

“Selanjutnya akan memeriksa Saksi ahli. Dilihat dari hasil pemeriksaan, penyidik merasa keterangan para saksi sudah cukup dan hanya menyisakan saksi ahli. Dalam waktu dekat akan kita periksa sehingga berkas bisa rampung 100 persen, dan sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan,” ujar Rusydi.

Sebagaimana diketahui, Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor menyebutkan; Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 Juta dan paling banyak Rp. 1 milyar..

Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar.

Terkait ditetapkannya dua pengurus LSM sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi, karena Uang Rp. 30 juta yang ‘Konon Kabarnya’ hasil memeras kemudian dijadikan Barang Bukti adalah bersumber dari Dana Desa (DD), tentu saja dapat difahami karena Dana Desa juga adalah merupakan Uang Negara.

Hanya saja, yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat Awam yang meski pemahaman hukumnya dangkal, adalah dari ‘Siapa’ kedua pengurus LSM tersebut menerima Dana Desa (Uang Negara) mengingat ‘Keduanya’ bukan Pejabat Negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki Kapasitas mengelola Keuangan Negara.

Terkecuali jika LSM yang dikelola oleh Kedua pengurus itu memiliki Kegiatan dengan mendapat bantuan dana bersumber dari Keuangan Negara baik itu APBN atau APBD, kemudian dalam pemanfaatannya telah merugikan keuangan Negara maka tentu saja pengurus/penanggung jawab LSM bersangkutan dapat langsung ditentukan sebagai tersangka Tipikor.

Sementara terkait OTT oleh Kejari Kepahiang, terlepas dari apakah latar belakangnya itu Pemerasan atau Pungli, atau ‘Apalah’  namanya, kedua orang Pengurus LSM tersebut ditetapkan sebagai tersangka Tipikot karena ‘Menerima’ uang Dana Desa (Uang Negara) dari empat Kepala Desa (Kades), masing-masing Kades Desa Talang Babatan, Desa Cirebon Baru, Desa Benuang Galing dan Kades Desa Bayung.

Artinya, jika berpedoman ke Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, maka kedua pengurus LSM itu dalam kedudukan sebagai ‘Orang Lain’ Yang Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan ‘Memperoleh’ Kekayaan’ yang dapat merugikan Keuangan Negara.

Pemahaman tersebut rasanya tidak berlebihan, karena sebagai pengurus LSM keduanya memang sama sekali Tidak Memiliki ‘Kapasitas’ atau ‘Kewenangan’ untuk menggunakan DD Desa Talang Babatan, Desa Cirebon Baru, Desa Benuang Galing dan Desa Bayung, atau Desa-Desa lain dimanapun di Republik ini, baik untuk Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi.

Simpulnya, terkait OTT oleh Kejari Kepahiang yang patut dinyatakan sebagai Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya ‘Orang lain’ tentu saja keempat Kades bersamgkutan, karena keempatnya adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki ‘Kapasitas’ atau ‘Kewenangan’  mengelola dan/atau menggunakan Dana Desa di Desanya masing-masing.

Dengan kata lain, dalam Bahasa Indonesia yang sangat sederhana, OTT Oleh Kejari Kepahiang ‘Tidak Akan Pernah Terjadi’ jika tidak ada empat Kepala Desa Yang Secara Melawan Hukum menggunakan Dana Desa (uang Negara) untuk diberikan kepada Orang lain (pengurus LSM) terlepas apapun itu latar belakang alasannya.

Tanpa berniat merasa lebih faham hukum dari para pakar-pakar hukum, setelah berulang kali membaca Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, disitu tidak ada ditemukan kalimat yang mengatakan, bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara  karena Diperas, Diintimidasi, Dipaksa atau Terpaksa ‘Tidak Dipidana’ atau ‘Denda’.

Artinya adalah, pengakuan empat Kepala Desa yang memberikan Uang Dana Desa ke pengurus LSM karena merasa Diperas atau Diintimidasi, tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai ‘Pembenaran’.  Apapun alasannya, keempat Kepala Desa dimaksud sudah terbukti menggunakan Uang Dana Desa sebesar Rp. 30 juta untuk memperkaya ‘Orang Lain’, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Lagi pula, jika dalam kapasitasnya sebagai KPA keempat Kepala Desa itu memang sudah mengelola Dana Desa dengan Benar dan Baik sebagaimana Ketentuan berlaku, tidak ada alasan untuk mau Diperas atau takut Diintimidasi. Sebab sebagai Pejabat Negara meski hanya ditingkat Desa, mereka pastilah akan mendapat perlindungan dari aparat Kepolisian.

Terkecuali memang ada susuatu yang mereka sembunyikan dalam mengelola Dana Desa sehingga para Kades itu ketakutan diperas atau diintimidasi (*****)

Penulis adalah Pemimpin redaksi Idealis dan tobokito.com  

Facebook comments

Adsense Page