Skip to main content
Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Rayendra Pirasad SHI Ketua Bawaslu Kota Bengkulu Rayendra Pirasad SHI

Manuver ‘Pasang Badan’ KPU, Berujung ke DKPP

Bengkulu –Manuver dugaan ‘Pasang Badan’ KPU Kota Bengkulu untuk ‘Melawan’ Rekomendasi Bawaslu tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu Terpilih, Nuzuludin, berujung ke DKPP.

Adalah LSM Yasrindo Provinsi Bengkulu, pelapor temuan awal dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang melaporkan Kelima Komisioner KPU Kota Benkulu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Kami berpendapat, KPU Kota Bengkulu bukan saja Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu, tetapi terindikasi ‘Pasang Badan’ dengan berbagai Argumentasinya yang tadak ‘Nyambung’ dengan Tugas, Fungsi dan Kewenangannya sebagai lembaga Penyelenggara Teknis Pemilihan Umum, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Sekretaris LSM Yasrindo, Samson Marwan, kepada Wartawan tobokito.com, di Bengkulu.

Menjawab pertanyaan tentang ‘Apa’ pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Bengkulu sehingga dilaporkan ke DKPP, menurut Samson, karena pertanyaan tersebut sudah masuk Materi Perkara maka dia menyarakan Wartawan menemui Pengacaranya.

“Silahkan ketemu langsung dengan Pengacara saya. Beliau yang lebih berkompeten dan faham tentang materi perkara,” ujar Samson, seraya menyodorkan ‘Secarik’ kertas berisikan tulisan Nama dan Nomor Kontak ‘Sang’ Pengacara.

Seperti diketaui, Calon Anggota DPRD Kota Bengkulu, Nuzuludin, diduga melakukan Pelanggaran Adminsitrasi Pemilu, karena mulai dari tahapan awal proses Pendaftaran Calon  hingga terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu, diketahui masih menjabat sebagai Sekretaris Badan Musyawara Adat Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2018-2023.

Terpisah, melalui suratnya kepada Ketua KPU Kota Bengkulu Perihal Klarifikasi, pada lembar Kedua hurup d bagian akhir kalimat surat, Bawaslu Kota Benkulu menyatakan, terkait Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara sudah cukup jelas (Penjelasan UU Nomnor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), sehingga KPU Kota Benkulu Tidak Perlu Menafsirkan (Membuat Tafsir Sendiri).

Di lembar Ketiga angka 3 disebutkan, terkait penggunaan Formulir Model PAPTL-2 (seharusnya) digunakan untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu yang bersifat Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan bukan digunakan untuk Menindaklanjuti Penerusan Pelanggaran Adminsitrasi Pemulu

“ Dengan demikian, pernyataan KPU Kota Bengkulu yang menyatakan Nuzuludin tidak terbukti melakukan Pelanggaran Adminstrasi Pemilu adalah Pernyataan Keliru dan tak Procedural, karena formulir tersebut digunakan untuk Menyatakan Terbukti atau Tidak Terbukti suatu Dugaan Pelanggaran Adminsitrasi Pemilu.” tegas Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rayendra Pirasad SHI.

“Berdasarkan penjelasan di atas, Bawaslu Kota Bengkulu menyampaikan; a). KPU Kota Bengkulu telah Melampaui Kewenangan atributif yang Melekat pada Bawaslu Kota dengan cara Membuat Tafsir baru terhadap Kajian hasil sebuah Temuan/Laporan oleh Bawaslu Kota Bengkulu; dan b), Bahwa KPU Kota Bengkulu Wajib Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu,” tegas Rayendra, pada bagian paling akhir Suratnya.

Sebelumnya, dengan menggunakan Formulir Model PAPTL-2 yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Bengkulu, pada amgka 1 lembar Kedua,  KPU Kota Bengkulu menyatakan; bahwa Berkas Calon dan Pencalonan Nuzuludin dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) pada 20 September 2018.

Kesimpulan tersebut menurut Penafsiran KPU Kota Bengkulu, setelah pihaknya menempuh langkah-langkah a. Mencermati kembali data atau dokumen Pencalonan Calon angota DPRD Kota Bengkulu, Nuzuludin SE. b. Menggali, mencermati dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu, Melakukan Konsultasi ke KPU Provinsi Bengkulu. Ke Kejaksaan Negeri Bengkulu cq Kasi Perdata dan TUN. Ke KPU RI cq Kepala Biro Hukum. Serta Melakukan Klarifikasi dan Verifikasi ke Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu. Ke Kasubbid Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu, dan ke Nuzuludin (sendiri).

Terkait Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, juga menurut Penafsiran KPU Kota Bengkulu, haruslah Bersesuaian dengan Pasal (1) angka (7) dan angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Taun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sebagaimana diketahui, angka (7) menyatakan; bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Angka (8), bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Oleh sebab itu, masih menurut Penafsiran KPU Kota Bengkulu, keuangan Negara haruslah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA KL) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan sifatnya teranggarkan secara Rutin baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

“Adapun berdasarkan hasil Klarifikasi dan Verifikasi dengan Ketua BMA Provinsi Bengkulu, Kasubbid Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu dan Nuzuludin SE, BMA Provinsi Bengkulu adalah Ormas (non govemment) tidak mendapatkan dana Keuangan Anggaran Rutinj baik dari APBD maupun APBN, tidak memiliki RKA KL atau DIPA, serta seluruh Pengurusnya sama sekali tidak menerima onorarium/gaji. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Musyawarah Adat Peovinsi Bengkulu tidak dapat dinyatakan sebagai Badan lain yang sumber pendanaannya dari Keuangan Negara,” papar Zaini, Ketua KPU Kota Bengkulu, melalui suratnya ke Bawaslu Kota Bengkulu..  

Tragisnya, penafsiran ‘Versi’ KPU Kota Bengkulu tentang Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara tersebut, ‘Dimentahkan’ oleh Bawaslu Kota Bengkulu dengan menegaskan, bahwa terkait memiliki RKA KL atau DIPA dan sifatnya teranggarkan secara Rutin  Tidak Disebutkan dalam Pasal tersebut di atas (Pasal 240 Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).(red/tim/aan)

Lima Komisioner KPU Kota Bengkulu
Lima Komisioner KPU Kota Bengkulu

Facebook comments

Adsense Page