Skip to main content
Kantor Balai Wilyah Sungai Sumatra VII Di jL. Batang Hari Bengkulu Kantor Balai Wilyah Sungai Sumatra VII Di jL. Batang Hari Bengkulu

Lima Pejabat Balai dan Beberapa Kontraktor Mulai Diperiksa KPK

BENGKULU - Infomasi mengejutkan datang dari seorang sumber resmi di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (BWSS VII) Bengkulu, yang menyebutkan bahwa mulai pekan terakhir Pebruari 2019 nanti setidaknya ada Lima Pejabat Balai dan beberapa Kontraktor ‘Langganan’ Balai yang mulai kembali diperiksa oleh lembaga Super Boddy antirasuah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Menurut data (poto kopi) Surat Panggilan dari KPK yang diterima Pemimpin Redaksi Tobo Kito, Chairuddin, MDK, pemeriksaan terhadap ke lima pejabat Balai dan beberapa Kontraktor ‘Langganan’ Balai adalah untuk melengkapi Berkas Perkara atasnama M. Fauzi ST, mantan Kepala SNVT PJPA, Edy Junaidi, ST.MM, mantan Kepala SNVT PJSA, dan Apip Kusnadi ST, mantan PPK Irigasi dan Rawa II,  tiga Pejabat Balai yang sudah lebih dahulu ditetapkan menjadi Tersangka terkait OTT (Operasi Tankap Tangan) beberapa waktu lalu terhadap Kasi III Intel Kejati Bengkulu, Parlin Purba, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) BWSS VII Bengkulu, Amin Anwari, dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Majunto, Murni Suhardi.

Dari lima Pejabat Balai yang akan segera diperiksa oleh penyidik KPK mulai akhir Pebruari nanti, dua diantaranya sudah pernah diperiksa sebelumnya dia adalah Bahtul Nazar ST dan Dasmeri ST. Sedangkan tiga lainnya yang kesemuanya berasal dari Satker OP SDA (Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air), yaitu Rohman, Kepala Satker OP, Budi, Kasi OP dan Edi Bolo, PPK OP,  adalah pejabat Balai yang baru untuk pertama kali diperiksa.

”Kabarnya ini baru untuk pemeriksaan tahap awal. Artinya akan ada pemeriksaan tahap lanjutan,” papar si sumber yang beberapa kali meminta untuk tak disebutkan namanya.

Seperti diketahui, selama ini banyak suara Miring di tengah-tengah dikalangan masyarakat Provinsi Bengkulu,  yang ‘Menuding’ KPK tebang pilih dalam nenetapkan tersangka terhadap para pejabat  di BWSS VII terkait pengembangan OTT terhadap Parlin Purba, Amin Anwari dan Murni Suhardi beberapa waktu lalu.

Sebab menurut mereka, setidaknya ada tiga nama pejabat BWSS VII Bengkulu yang pernah diperiksa KPK bahkan sempat menjadi saksi di Pengadilan terkait perkara OTT, ketiganya adalah Kepala BWSS VII Bengkulu, Ir, Abustian, ME, Rosmala Dewi, ST, MT, sekarang mantan Kepala Satker OP, dan Deky Agusprawira, SP, MM, Kasubag Tata Usaha BWSS VII Bengkulu.

Sumber resmi lain mengungkapkan, bahwa dari ketiga nama terakhir salah seorang diantaranya pernah memerintah anak buah untuk ‘Mencongkel’ Jendela Ruang Kerjanya yang sudah ‘Disegel’ KPK untuk ‘Menghilangkan’ Barang Bukti berupa Uang sebesar Rp. 100 juta.

Selanjutnya, uang yang ‘Konon’ kabarnya tinggal tersisa Rp. 95 juta itu dikembalikan kepada salah seorang Kepala SNVT, kemudian oleh si Kepala SNVT dikembalikan kepada Kontraktor pemberi.

“Ya, uang yang tinggal Rp. 95 juta karena yang Rp.5 juta sudah dibelanjakan oleh anak buahnya dikembalikan kepada saya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Kontraktor,” papar si Kepala SNVT bersangkutan yang juga meminta untuk sementara tak ditulis namanya, ketika itu, kepada Pemimpin Redaksi Tobo Kito.Com Chairuddin, MDK. “ Tetapi kalau di Sidang nanti akan saya buka habis,” tambah dia.

Sayangnya, untuk mengkonfirmasi Berita ini kepada para Pejabat terkait Balai tidak lah mudah. Sebab, jangankan untuk menemui Kepala Balai, untuk bisa menemui Pejabat ‘Sekelas’ Kepala SNVT atau PPK, bahkan Pengawas Proyek saja sulitnya ‘Separuh Mampus’. Ada kesan BWSS VII Bengkulu yang notabene mengelola Uang Negara/Rakyat itu dikelola oleh para Pejabatnya sebagai ‘Milik’ Pribadi dan bukan ‘Milik’ Pemerintah. Bahkan para Securitynya selalu ‘Mempertontonkan’ wajah tidak bersahabat kepada setiap orang yang akan menghadap pejabat BWSS VII Bengkulu.(red)

Facebook comments

Adsense Page