Skip to main content
Komisioner KPU Kota Bengkulu Komisioner KPU Kota Bengkulu

Koreksi Bawaslu Provinsi Kuatkan Rekomendasi Bawaslu Kota

Bengkulu – Koreksi Bawaslu Provinsi Bengkulu,menguatkan rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu tentang Penerusan Temuan Pelanggaran Administrasi Calon anggota DPRD Kota Bengkulu terpilih dari Partai Gerindra Nomor Urut 4, Nuzuludin SE.

“Dengan adanya hasil koreksi tersebut, maka sudah tidak ada lagi ‘Perdebatan’ tentang Rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu ke KPU Kota Bengkulu, terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut. Artinya, KPU Kota Bengkulu hanya tinggal melaksanakan,” ujar Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rayendra Pirasad, SHI, kepada Wartawan, di Bengkulu.

Seperti diketahui, Nuzuludin, SE, Calon anggota DPRD Kota Bengkulu terpilih yang berdasarkan temuan Bawaslu Kota Bengkulu Direkomendasi Melanggar Administrasi Pemilu, menyampaikan permintaan Koreksi ke Bawaslu Provinsi Bengkulu. Oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, permintaan Koreksi tersebut diteruskan ke Bawaslu RI. Sementara menurut sumber berkompeten Bawaslu Provinsi justru menguatkan rekomendasi penerusan temuan Bawaslu Kota Bengkulu.

“Jadi memang tidak ada lagi yang harus diperdebatkan, Tugas KPU Kota Bengkulu adalah melaksanakan Rekomendasi,” tegas Rayendra..

Terpisah, Sekretaris LSM Yasrindo Provinsi Bengkulu, Samson Marwan, saat diminta tanggapan tentang surat jawaban KPU Kota Bengkulu ke Bawaslu Kota Bengkulu, yang menyatakan berkas Pencalonan Nuzuludin lengkap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap, berpendapat, bahwa KPU Kota Bengkulu terkesan berusaha mencari ‘Pembenaran’ dan bukan ‘Kebenaran’ materi pelanggaran.

“Kesimpulan itu, menurut ‘Versi’ KPU Kota Bengkulu, setelah pihaknya melakukan Konsultasi ke KPU Provinsi Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu cq Kasi Perdata dan TUN serta KPU RI. Selanjutnya melakukan Klarifikasi dan Verifikasi ke Ketua BMA Provinsi Bengkulu, ke Kasubbid Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu, termasuk ke Nuzuludin sendiri. Apa yang dilakukan oleh KPU Kota tersebut jelas mengada-ada,” ujar Samson.

“Sebab yang namanya konsultasi, klarifikasi dan verifikasi untuk menentukan sah atau tidak sahnya berkas pencaolan anggota Dewan, itu hanya boleh dilakukan oleh KPU pada saat tahapan Pencalonan sampai dengan Penetapan DCT. Bukan setelah Calon Terpilih. Jadi jelas kan,.KPU Kota Bengkulu nampaknya hanya sedang berusaha mencari ‘Pembenaran’ dan bukan ‘Kebenaran’, “ tegasnya.

Disinggung tentang untuk Menyimpulkan Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara,  KPU Kota Bengkulu justru berpedoman kepada Pasal (1) angka (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menurut Samson sama sekali tidak ada ‘relevansinya’.

“ Bunyi Pasal (1) angka (7) Undang Undang tersebut adalah; bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan angka (8), bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lantas, dimana ‘Benang Merahnya’  sehingga ole KPU Kota Bengkulu dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara,” ujar Samson.(red/aan)

Facebook comments

Adsense Page