Skip to main content
Dr Faisal Latief SH M Hum Dr Faisal Latief SH M Hum

Caleg Terpilih Langgar Administrasi Pemilu, ‘Diskualifikasi’

Bengkulu – Calon Anggota Legislatif (Caleg) terpilih yang berdasarkan Rekomendasi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melanggar Administrasi Pemilu, Kosekuensinya harus di ‘Diskualifikasi’ oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) disetiap tingakatan..

“ Itu sudah menjadi ketentuan hukum pasti di Pemilu, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. KPU sebagai Penyelenggara Teknis Pemilu, semntara Bawaslu adalah Lembaga Pencegahan dan Penindakan terhadap dugaan Pelangaran Pemilu dan Sengeta Proses Pemilu,” kata Dr. M. Faisal Latief, SH, M.Hum, Pakar Hukum yang juga Direktur Pasca Sarjana Universtas Hazairin SH (Unihaz) Bengkulu, kepada tobokito.com, Rabu (17/7/2019), saat diminta tanggapan tentang ‘Perseteruan’ Bawaslu vs KPU Kota Bengkulu, terkait dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Caleg terpilih, Nuzuludin, SE.

Seperti diketahui, Nuzuludin, adalah calon anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 yang ‘Bertarung’ di Dapil Kota Bengkulu 3, sampai dengan Terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu  di Pileg 17 April 2019, dia tidak mengundurkan diri dari Pekerjaan (Jabatannya) sebaga Sekretaris Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Bengkulu.  

Sementara menurut Surat Bawaslu, (bahwa) berdasarkan fakta dan bukti pada Diktum Keempat Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Pengurus Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2018-2023, disebutkan; segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusanm ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu serta sumber dana lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

“Kemudian, berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Sdr. Nuzuludin, SE, Badan Musyawarah Adat menerima Pendanaan dari APBD Kota Bengkulu dan APBD Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) hurup k dan m (Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu), bahwa BMA Memenuhi Unsur sebagaimana dimaksud (sebagai) Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, ” kata Bawaslu, melalui Suratnya yang ditujukan kepada KPU Kota Bengkulu..

Menariknya, tindak lanjut tak ‘Nyambung’ justru dilakukan oleh KPU Kota Bengkulu, sebagaimana diungkapkan dalam Suratnya dengan Perihal Tindak Lanjut Penemuan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Dimana, untuk Menyimpulkan bahwa berkas Calon dan Pencalonan Nuzuludin SE dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon tetap (DCT), KPU Kota Bengkulu justru hanya cukup dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi diantaranya kepada Ketua BMA Efendi HS, Kasubbid Anggaran BPKD Provinsi Bengkulu, Yuwen Surandha, termasuk kepada ‘Sang’ Caleg, Nuzuludin.

Faisal Latief menambahkan, bahwa Tugas, Fungsi dan Kewenangan KPU (Kota Bengkulu) adalah Penyelenggara Teknis Pemilihan Umum, dan bukan Lembaga yang berwenang Menyimpulkan dan/atau Menentukan Bersalah atau tidak Bersalah terkait pelanggaran Pemilu.

“ Itu Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kota Bengkulu, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karenanya saya tegaskan sekali lagi, apa yang dilakukan oleh KPU Kota Bengkulu terkait rekomendasi Bawaslu tentang temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu menjadi Cacat Hukum, karena selain Cacat Kewenangan juga Cacat Prosedural,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan tentang Cacat Prosedural, Faisal berpendapat, bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ada tahapan yang memang menjadi Tugas dan Wewenang KPU, diantaranya melakukan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon sebelum diputuskan menjadi Calon Tetap (DCT).

“ Artinya, jika setelah pelaksanaan Pemilu legislatif selesai ternyata ada Calon terpilih yang persyaratan administrasinya tidak lengkap, maka Calon bersangkutan Cacat Prosedur. Jika Cacat Prosedural itu berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Dinyatakan sebagai Pelanggaran Adminitrasi Pemilu,  Kosekuensinya adalah ‘Diskualifikasi’,” papar Faisal.(red/imam).

 

Facebook comments

Adsense Page