Skip to main content
Chairuddin MDK dan Erlan Oktriandi ST SH MH bersama Dandim Kota Bengkulu Chairuddin MDK dan Erlan Oktriandi ST SH MH bersama Dandim Kota Bengkulu

Berita Media Online Jejak Daerah, Hoax

Bengkulu - Berkenaan dengan Pemberitaan Media Online JEJAK DAERAH Edisi Penyiaran 30 Juli 2019 dengan Judul: Kejari Kepahiang OTT Oknum LSM dan Ketua MPC PP, dengan ini, kami, Chairuddin, MDK dan Erlan Oktriandi, ST, SH, MH, atas nama Kader Pemuda Pancasila dengan tegas Menyatakan, bahwa Berita tersebut adalah merupakan Berita FITNAH dan BOHONG (Hoax), yang Selain Mencemarkan dan Merugikan Nama Baik Organisasi Kemasyarakatan PEMUDA PANCASILA Secara Kelembagaan di seluruh Tingkatan Jenjang Organisasi se-Indonesia, juga Sudah Mencemarkan dan Merugikan Nama Baik Kader PEMUDA PANCASILA di Seluruh Indonesia.

Perlu Diketahui:

  1. Bahwa, dengan Judul Berita Kejari Kepahiang OTT Oknum LSM dan KETUA MPC PP, DENGAN ADANYA Kata SAMBUNG 'dan' antara kata LSM dengan Kata KETUA MPC PP  itu bermakna Media Online JEJAK DAERAH SUDAH DENGAN TEGAS MENGATAKAN bahwa Ketua MPC PP (Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila) Kabupaten Kepahiang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) Oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang.
  2. Bawa, melalui Pernyataan ini kami Wajib Menegaskan, bahwa baik secara de fakto maupun de jure Tidak Benar Ketua MPC PP Kabupaten Kepahiang terkena OTT Kejari Kepahiang. Faktanya, selain berdasarkan Kenyataan di lapangan Tidak ada Satupun dari Mereka yang terkena OTT Menggunakan Uniform (Seragam) Kebanggaan Pemuda Pancaila, juga TIDAK ADA SATU KALIMATPUN Penjelasan dari Kajari Kepahiang, H Lalu Syaifudin, SH, MH, Kasi Pidsus, Rusydi Sastrawan, SH, MH, dan Kasi Intel, Arya Masepa, SH, yang Mengatakan bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan dan/atau Pemeriksaan ada Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Kepahiang yang ditangkap dalam OTT dan/atau Ditetapkan Sebagai Tersangka dugaan Pemerasan
  3. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Baku Penulisan Berita, selain pada ‘Lead’ Berita dengan Judul  Kejari Kepahiang OTT Oknum LSM dan KETUA MPC PP sama sekali tidak ada Uraian Singkat Peristiwa yang Menyebutkan Ketua MPC PP terkena OTT, pada ‘Batang Tubuh’ Berita juga tidak ada sama sekali Uraian Rinci yang menyebutkan Ketua MPC PP terkena OTT.
  4. Bahwa, pada Berita di bawah Judul Kejari Kepahiang OTT Oknum LSM dan KETUA MPC PP yang hanya ada pada Judul yang dimulai Kata Sambung ‘dan’,  bermakna Media Online JEJAK DAERAH sudah dengan ‘Tendensius’ Menyebutkan Katua MPC PP terkena OTT. Apalagi kemudian dipertegas dengan Kalimat pada alinea di bawah ‘Lead’ dengan mengatakan; Diketahui sang suami merupakan Ketua Lembaga Alinasi Indonesia untuk Wilayah Kabupaten Kepahiang, Dan sang istri merupakan Ketua MPC Pemuda Pancasila setempat.
  5. Bahwa, Berita Media Online JEJAK DAERAH yang Judulnya bermakna memvonis Ketua MPC PP (Kepahiang) terkena OTT, tidak ada ‘Korelasinya’ sama sekali dengan fakta Perisitiwa Penangkapan para Terduga Pemerasan dalam OTT oleh Kejari Kepahiang pada Selasa, 30 Juli 2019.
  6. Bahwa, dari Seluruh Media yang ada di Provinsi Bengkulu baik itu Media cetak, Elektronik mapun Media Online, tidak ada Satu Mediapun yang Pemberitaannya terkait OTT di Kepahiang yang menyebutkan, Ketua MPC PP Kepahiang terkena OTT
  7. Bahwa, pada OTT terduga Pemerasan terhadap para Kepala Desa tersebut, kalau tokh para terduga Pelaku memang memiliki beberpa Profesi atau Jabatan, dapat dipastikan Tidak Satu Orangpun Pelaku yang diduga melakukan Pemerasan ‘Mengatas Namakan’ Ketua MPC Pemuda Pancasila dan/atau Kader Pemuda Pancasila.
  8. Bawa, Makna Kalimat yang diawali dengan kata sambung (dan) KETUA MPC PP pada Berita Media Online JEJAK DAERAH berjudul Kejari Kepahiang OTT Oknum LSM dan KETUA MPC PP,  bukan merupakan Fakta dalam Peristiwa OTT tetapi lebih kepada OPINI untuk Menjatukan Harkat, Martabat dan Nama Baik Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila.

Oleh karena itu, Sebagai Kader Pemuda Pancasila Kami Meminta Penanggungjawab dan/atau Penulis Berita tersebut untuk:

  1. Menemui Kami karena Kami akan Menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi Sebagaimana Diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5 Ayat (2)  Pers Wajib Melayani Hak Jawab, dan Ayat (3) Pers Wajib Melayani Hak Koreksi.
  2. Meminta Media Online JEJAK DAERAH membuat RALAT BERITA dengan Menyatakan bahwa Berita yang menyebutkan Ketua MPC PP terkena OTT Kejari Kepahiang adalah Tidak Benar (Hoax/Bohong/Fitnah), sebagaimana diatur Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers .Ayat (13), Kewajiban Koreksi adalah Keharusan melakukan Koreksi atau Ralat terhadap suatu Informasi, Data, Fakta, Opini, atau Gambar yang Tidak Benar yang Telah Diberitakan oleh Pers yang Bersangkutan.
  3. Apabila Pernyataan kami ini tidak mendapar Respon Positif dari Media Online JEJAK DAERAH dalam Waktu 3 X 24 Jam, maka demi Mengembalikan Citra dan Nama Baik Ormas Pemuda Pancasila yang sudah Ternoda oleh Pemberitaan Media Online JEJAK DAERAH,  maka atas nama Kader Pemuda Pancasila kami akan Menempuh Jalur Hukum dengan membuat Laporan ke Polda Bengkulu. Demikian Cairuddin, MDK dan Erlan Oktriandi. (red).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook comments

Adsense Page