Skip to main content
komisioner kpu kota bengkulu komisioner kpu kota bengkulu

Bawaslu Kota Bengkulu Temukan Caleg Terpilih Langgar UU & PKPU

     Bengkulu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu, temukan salah seorang Caleg terpilih Partai  Gerindra dari Dapil Kota Bengkulu 3 meliputi Kecamatan Singaran Pati dan Gading Cempaka langgar PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Menurut Bawaslu Kota Bengkulu, sebagaimana dituangkan pada Formulir B 15 ber-Kop Surat Bawaslu Kota Bengkulu yang kemudian diumumkan pada 24 Juni 2019, penemu pelanggaran adalah Rayendra Pirasat, SHI, Nico Yudhistira, SH dan Santi Yudharini, SH.

Sementara terlapor adalah atasanama Nuzuludin, SE, yang disebutkan telah melanggar Pasal 240 Ayat (1) huruf k dan m Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,  jo Pasal 7 ayat (1) huruf o PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Formulir B 15 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rayendra Pirasat, SHI,  dan ditujukan kepada Komisi Pemilian Umum Kota Bengkulu itu, dengan jelas tertera Catatan yang pada bagian bawahnya tertulis, Alasan Ditindaklanjuti karena Temuan merupakan Pelanggaran Adminstrasi Pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Bengkulu, Rayendra Pirasat, saat akan dikonfirmasuk mengaku sedang dinas luar. “  Saya lagi dinas luar, di kantor saja nanti saya jelaskan,” kata Rayendra, singkat.

Sementara Ketua KPU Kota Bengkulu, Zaini, S.Ag, ketika akan dikonfirmasi melalui pesawat selularnya, meski nada sambung beberapa kali berhasil terhubung tetapi sama sekali tidak merespon. Begitu juga saat di WA (WhatsApp). juga tidak membalas.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu, Dodi Hermansyah, mengatakan, bahwa terkait adanya temuan itu Bawaslu Kota Bengkulu selain sudah memproses dugaan pelanggarannya juga sudah menyampaikan rekomendasi ke KPU Kota Bengkulu. “ Kami juga sudah menerima Surat Koreksi dari yang bersangkutan (Nuzuludin), dan surat tersebut sudah kami teruskan ke Bawaslu pusat,” jelas Dedi.

Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan sanksi terhadap KPU Kota Bengkulu, Dedi mengaku belum bisa berkomentar karena pidananya apa belum (bisa) dilihat. Hanya saja, menurut dia, sanksi pasti ada apabila tidak ditindak lanjuti oleh (KPU Kota Bengkulu).

Sebagaimana diketahui, Pasal 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan; Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

Sementara hurup k, mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara, yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat Ditarik Kembali;

Kemudian urup m, Bersedia untuk Tidak Merangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta Badan lain yang Anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;

Sedangkan Pasal 7 Ayat  (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan; (bawa) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi Persyaratan. Sementara urup o, Menjadi anggota Partai Politik;

Hanya saja, di Formulir B 15 Bawaslu Kota Bengkulu tidak menyebutkan secara spesifik pelanngaran yang dilakukan. Namun menurut sumber terpercaya, Caleg atasnama Nuzuludin tercatat sebagai Sekretaris BMA (Badan Musyawarah Adat) Provinsi Bengkulu.(red/aan).  

Facebook comments

Related News

Adsense Page